Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal (15/08/2023) tentang kampanye pemilu dalam lingkup pendidikan menjadi blunder bagi keberlangsungan masa depan demokrasi di Indonesia. Hal ini berawal dari uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 280 ayat 1 huruf h yang melarang aktivitas kampanye di tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas pemerintah. Isi pasal tersebut di ubah dengan dalih boleh melakukan kampanye di tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dan tanpa menggunakan atribut kampanye.
