Bengkulu Utara — Sikap diam membisu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara menuai sorotan tajam di tengah polemik ancaman pelaporan hukum terhadap Presiden Mahasiswa Universitas Ratu Samban (UNRAS). Di saat kritik mahasiswa yang semestinya dibaca sebagai bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh kepala daerah, lembaga legislatif daerah justru tampak netral dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
